BIROKRASI

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Max Weber memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi.

Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu tipe birokrasi klasik dan birokrasi perilaku.

Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti, yaitu :

1.    Sebagai tipe organisasi yang khas;

2.    Sebagai suatu sistem;

3.    Sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya.

Fritz Morstein Marx mengatakan (terjemahan) :

“bahwa tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah yang modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah”.

Birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas administrasi besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa sentimen tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka.

Kelemahan dan Kelebihan Birokrasi Perwakilan  

Birokrasi Perwakilan Sebagai Sarana Peredam Konflik

Birokrasi perwakilan dapat berperan sebagai peredam konflik yang terjadi di daerah rawan konflik, terutama konflik yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras. Karena masyarakat akan merasa nyaman jika pada saat pelakukan aktifitas publik dilayani oleh orang-orang yang termasuk dalam golongannya. Sebagai contoh di Amerika orang-orang kulit hitam merasa lebih nyaman jika dilayani oleh sesama orang kulit hitam.

Contoh lain di Indonesia di lembaga pemerintahan daerah Papua Barat, orang Papua akan lebih merasa nyaman dilayani oleh orang dibanding oleh orang Jawa. Karena adanya persamaan latar belakang budaya sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Keterwakilan komposisi masyarakat dalam birokrasi membuat birokrasi dapat berperan sebagai peredam konflik. Tetapi bisasanya keterwakilan tersebut hanya berada pada low level atau street level karena pada level inilah birokrat berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu dalam perekrutan anggota birokrasi sering muncul istilah putra daerah.

Namun dengan birokrasi perwakilan yang mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat sosial disekitar birokrasi, membuat birokrasi  mengabaikan merit sistem dalam perekrutan pegawai. Putra daerah yang mewakili belum tentu memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki suatu jabatan dalam pelayanan publik. Hal tersebut dapat membuat kinerja birokrasi kurang maksimal atau bisa dikatakan tidak profesional.

Birokrasi Perwakilan Sebagai Sarana Legitimasi Kekuasaan

Dengan adanya otonomi daerah, maka kepala daerah menjadi sebuah jabatan politik. Penempatan penempatan pegawai karir di birokrasi daerah merupakan perwakilan dari golongan/partai pengusa atau kepala daerah, bertujuan agar penguasa mendapat legitimasi kekuasaan dari rakyat sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan stabil dan kuat.

Namun jika dilihat dari sisi lain hal tersebut dapat menjadi penyebab utama Nepotisme. Kepala daerah cenderung memasukan orang orang kedalam pemerintahannya untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kinerja brokrasi itu sendiri.

Birokrasi Perwakilan dan Birokrasi Weberian

Birokrasi Weber yang mengedepankan rasionalitas bertentangan dengan birokrasi perwakilan. Terutama dalam proses perekrutan dan penempatan pegawai. Jika dalam birokrasi Weber pemilihan pegawai berdasarkan merit sistem, objektifitas berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan. Namun pada birokrasi perwakilan mengabaikan itu semua untuk mendapatkan komposisi birokarsi yang sesuai dengan komposisi sosial masyarakat sekitar. Karena memang tidak mudah untuk mendapatkan komposisi birokrasi yang sesuai dengan komposisi masyarakat tetapi juga mengedepankan merit sistem. Hal ini disebabkan kapasitas orang yang memiliki latar belakang tertentu belum tentu sama dengan orang lain.

Sumber : referensi buku  reformasi birokrasi “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi”

Oleh Agus Dwiyanto, jakarta, 18 april 2010