Birokrasi adalah alat
kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama
berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, maka
perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani),
bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan.
Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke
meja. Max Weber memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif bagi suatu
badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas
pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi.
Secara teoritis birokrasi adalah alat
kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya
birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan
kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan
agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa
kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam.
Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu tipe birokrasi klasik dan
birokrasi perilaku.
Dalam pemerintahan, kekuasaan publik
dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya
sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus
mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini
mempunyai tiga arti, yaitu :
1. Sebagai tipe
organisasi yang khas;
2. Sebagai suatu sistem;
3. Sebagai suatu tatanan
jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya.
Fritz Morstein Marx mengatakan
(terjemahan) :
“bahwa tipe
organisasi yang dipergunakan pemerintah yang modern untuk pelaksanaan berbagai
tugas-tugas yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan
khususnya oleh aparatur pemerintah”.
Birokrasi juga dimaksudkan untuk
mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang,
birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas
administrasi besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis atau teratur
pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan
sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan
secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku
dan tidak adanya rasa sentimen tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan
prasangka.
Kelemahan dan Kelebihan
Birokrasi Perwakilan
Birokrasi
Perwakilan Sebagai Sarana Peredam Konflik
Birokrasi
perwakilan dapat berperan sebagai peredam konflik yang terjadi di daerah rawan
konflik, terutama konflik yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras.
Karena masyarakat akan merasa nyaman jika pada saat pelakukan aktifitas publik
dilayani oleh orang-orang yang termasuk dalam golongannya. Sebagai contoh di
Amerika orang-orang kulit hitam merasa lebih nyaman jika dilayani oleh sesama
orang kulit hitam.
Contoh
lain di Indonesia di lembaga pemerintahan daerah Papua Barat, orang Papua akan
lebih merasa nyaman dilayani oleh orang dibanding oleh orang Jawa. Karena
adanya persamaan latar belakang budaya sehingga komunikasi dapat berjalan
lancar. Keterwakilan komposisi masyarakat dalam birokrasi membuat birokrasi
dapat berperan sebagai peredam konflik. Tetapi bisasanya keterwakilan tersebut
hanya berada pada low level atau street level karena pada level
inilah birokrat berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu dalam
perekrutan anggota birokrasi sering muncul istilah putra daerah.
Namun
dengan birokrasi perwakilan yang mengedepankan perwakilan komposisi sosial
masyarakat sosial disekitar birokrasi, membuat birokrasi mengabaikan
merit sistem dalam perekrutan pegawai. Putra daerah yang mewakili belum tentu
memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki suatu jabatan dalam pelayanan
publik. Hal tersebut dapat membuat kinerja birokrasi kurang maksimal atau bisa
dikatakan tidak profesional.
Birokrasi
Perwakilan Sebagai Sarana Legitimasi Kekuasaan
Dengan
adanya otonomi daerah, maka kepala daerah menjadi sebuah jabatan politik.
Penempatan penempatan pegawai karir di birokrasi daerah merupakan perwakilan
dari golongan/partai pengusa atau kepala daerah, bertujuan agar penguasa
mendapat legitimasi kekuasaan dari rakyat sehingga pemerintahan daerah dapat
berjalan stabil dan kuat.
Namun
jika dilihat dari sisi lain hal tersebut dapat menjadi penyebab utama
Nepotisme. Kepala daerah cenderung memasukan orang orang kedalam
pemerintahannya untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kinerja brokrasi itu
sendiri.
Birokrasi
Perwakilan dan Birokrasi Weberian
Birokrasi
Weber yang mengedepankan rasionalitas bertentangan dengan birokrasi perwakilan.
Terutama dalam proses perekrutan dan penempatan pegawai. Jika dalam birokrasi
Weber pemilihan pegawai berdasarkan merit sistem, objektifitas berdasarkan
kualifikasi standar yang telah ditetapkan. Namun pada birokrasi perwakilan
mengabaikan itu semua untuk mendapatkan komposisi birokarsi yang sesuai dengan
komposisi sosial masyarakat sekitar. Karena memang tidak mudah untuk
mendapatkan komposisi birokrasi yang sesuai dengan komposisi masyarakat tetapi
juga mengedepankan merit sistem. Hal ini disebabkan kapasitas orang yang
memiliki latar belakang tertentu belum tentu sama dengan orang lain.
Sumber : referensi buku reformasi birokrasi “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi”
Oleh Agus Dwiyanto,
jakarta, 18 april 2010
